Selama 2021, Denda Tilang Elektronik Sudah Mencapai 639 Miliar
Selama 2021, Denda Tilang Elektronik Sudah Mencapai 639 Miliar

Berita Pekanbaru – Korlantas (Korps Lalu Lintas) Polri telah mencatat terkait penerapan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) atau tilang elektronik selama tahun 2021 terjadi peningkatan sebanyak 1.467 % jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Di tahun 2020 kasus tilang ETLE ada sebanya 120.733. Sedangkan di tahun 2021 terdapat 1.771.242 kasus.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Sub Direktorat Standar Cegah dan Tindak Direktorat Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri Kombes Pol Mohammad Tora.

Tilang fisik manual sebelumnya pernah mengumpulkan biaya denda sebanyak Rp. 56 miliar dari seluruh Indonesia selama 1 tahun 2021, berbeda dengan ETLE dimana negara mendapatkan keuntungan dari para pengendara yang melanggar sebanyak Rp. 639 miliar.

Baca juga : Akhirnya! Kontes Modifikasi Dunia Hot Wheels Legends Tour Hadir di Indonesia

Meski pada tahun 2020 Korlantas Polri telah memasang sejumlah kamera di beberapa wilayah, akan tetapi penyematan tersebut masih uji coba saja. Ditahun 2021 ETLE telah diberlakukan di 12 Polda dan ditambah 14 Polda menggunakan 281 kamera statis dan 12 kamera mobile.

Kamera ETLE Dan Mobile Akan Ditambah

Penerapan ETLE adalah bentuk implementasi teknologi dalam mencatat pelanggaran yang yang ada dalam berlalu lintas. Dengan tujuan, agar masyarakat dapat mengikuti teknologi terbaru pada era digital ini sehingga dapat mengurangi terjadinya kecelakaan.

Kedepannya untuk tahun 2023, Korlantas Polri akan menambah atau memperbanyak lagi ETLE statis dan juga mobile untuk di beberapa titik di tanah air. Dimana alat tersebut akan didatangkan langsung dari Belanda.

Pelanggaran Apa Saja Yang Bisa Ditilang Elektronik?

Tak hanya pengendara mobil saja, dengan adanya kamera ETLE pengendara sepeda motor, truk, bus juga akan dijadikan pelaku jika tertangkap kamera telah melakukan kesalahan.

Pendapatan Denda Tilang Elektronik Sudah Mencapai 639 Miliar
Pendapatan Denda Tilang Elektronik Sudah Mencapai 639 Miliar

Tilang elektronik nasional masih berpatok pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dan kesalahan apa saja yang dapat menjadi bukti, berikut daftarnya:

– Tidak mengenakan sabuk keselamatan,

– Melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan,

– Melanggar batas kecepatan,

– Mengemudi sambil mengoperasikan smartphone,

– Berkendara melawan arus,

– Menggunakan pelat nomor palsu,

– Berboncengan lebih dari 3 orang,

– Tidak menggunakan helm,

– Menerobos lampu merah,

– Tidak menyalakan lampu saat siang hari bagi sepeda motor.

Bagi anda yang melanggar kemudian pergi keluar kota, hal tersebut tak akan dapat menghilangkan jejak digital anda. Sebab, di kota tujuan plat nomor anda juga telah tercatat otomatis secara nasional.

Sanksi Dan Denda Tilang Elektronik Yang Dikenakan

Sanksi yang dikenakan pada tilang elektronik masih berdasarkan dengan UU No 22/2009 tentang LLAJ.

Besaran denda tilang elektronik yang perlu anda ketahui adalah sebagai berikut:

  1. Pelanggaran rambu lalu lintas dan marka jalan dikenakan pasal 287 ayat 1, denda maksimal Rp. 500 ribu atau pidana kurungan dua bulan penjara.
  2. Tidak mengenakan sabuk keselamatan saat berkendara dikenakan pasal 289, denda Rp. 250 ribu atau pidana kurungan satu bulan penjara.
  3. Mengemudi sambil mengoperasikan smartphone dan melakukan kegiatan lainnya yang dapat menyebabkan gangguan konsentrasi akan dikenakan pasal 283, denda Rp. 750 ribu atau pidana kurungan tiga bulan penjara.
  4. Pengendara yang melanggar batas kecepatan akan dikenakan pasal 287 ayat 5, dikenakan denda Rp. 500 ribu atau pidana kurungan dua bulan penjara.
  5. Kendaraan yang menggunakan pelat nomor palsu akan dikenakan denda Rp. 500 ribu atau hukuman penjara dua bulan.
  6. Kendaraan yang menerobos lampu merah akan dikenakan sesuai pasal 287 ayat 2, denda Rp. 500 ribu atau sanksi kurungan dua bulan penjara.
  7. Pengendara yang melawan arus akan dikenakan pasal 287, denda Rp. 500 ribu atau hukuman pidana dua bulan penjara.
  8. Pengendara motor tanpa mengenakan helm atau helm yang digunakan tak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) akan dikenakan pasal 291, denda Rp. 250 ribu atau pidana kurungan satu bulan penjara.
  9. Pengendara motor yang boncengan lebih dari tiga orang akan dikenakan pasal 292, denda Rp. 250 ribu atau pidana kurungan satu bulan penjara.
  10. Pengendara Sepeda motor yang tidak menyalakan lampu di siang hari akan dikenakan denda Rp. 250 ribu atau pidana kurungan satu bulan penjara.

Untuk informasi seputar Berita Otomotif Terupdate lainnya pastikan hanya di laman Dangmerdu.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here