Dang Merdu – DPD Yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat (YLBHR) Provinsi Riau kemarin mempertanyakan kinerja dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Riau terkait adanya 2 (dua) laporan yakni dugaan kerusakan lingkungan yang dilayangkan.

Ketua DPD YLBHR Riau, Jekson Sihombing diundang langsung oleh pihak Polda Riau untuk membahas tentang dua laporan yang dilayangkan tersebut, yaitu pada Kamis (06/01/22). Seharusnya, pada hari yang sama, YLBHR juga akan berencana menggelar unjuk rasa terkait dari penanganan dari laporan tersebut sebagaimana yang sudah tercantum dalam surat pemberitahuan ke Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

“Kita kemarin diundang berdiskusi dan meminta supaya jangan dilakukan adannya aksi dulu. Kita hormati undangan tersebut dengan niat agar mendapatkan informasi tentang penanganan kasus perkara ini secara transparan dan prosedural,” ujar Jekson yang waktu itu datang memenuhi undangan bersama Sekretarisnya, Nardo Pasaribu.

Pada pertemuan yang sudah dilakukan dengan penyidik Ditreskrimsus itu, Jekson tidak mendapatkan penjelasan seperti yang mereka harapkan. Penyidik saat itu hanya menyampaikan dalih bahwa dalam penyelesaian perkara ini hanya di ranah sanksi administratif saja.

“Kita tahu bahwa peristiwa kerusakan lingkungan ini seharusnya dapat diselesaikan secara administratif. Tetapi itu bukan bagian dari kewenangan kepolisian. Ada instansi terkait yang ada di pemerintahan yang dapat menentukan soal Administratif itu,” kata Jekson.

Laporan tersebut, yakni tentang dugaan kelalaian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dalam tata cara pengolahan limbah cair, sehingga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Laporan ini disampaikan setelah sanksi administratif yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah belum dijalankan perusahaan.

“Maka dengan dasar-dasar inilah, kita berkeyakinan bahwa sanksi pidana ini sudah dapat ditegakkan sesuai UU Lingkungan Hidup dan UU Cipta Kerja,” tandas Jekson.

Pertama, YLBHR juga melaporkan pencemaran sungai yang diduga terkait akibat kelalaian Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) PT. Kampar Tunggal Agrindo (KTA) pada hari Jumat (15/10/2021). Laporan ini juga terkait jebolnya tanggul dari penampung limbah cair pabrik, sehingga limbah meluber dan menyebabkan ikan mati secara massal yang ada di Sungai Sipano Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, pada Jumat (17/9/2021).

Tiga hari kemudian, YLBHR melaporkan PKS PT. Sawit Inti Prima Perkasa (SIPP) pada Senin (18/10/2021). Kasusnya mirip yang dialami dengan PKS PT. KTA. Tanggul limbah cair pabrik yang berada di lokasi Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ini jebol pada Oktober 2020. Selain itu, pabrik ini juga diduga membuang limbah berbahaya langsung ke tanah tanpa proses pengolahan.

Baca juga: Kasus Pencabulan Anak Tetap Akan Lanjut, Kata Kapolresta Pekanbaru

“Tahun lalu yaitu sekitar bulan Oktober 2020, empat kolam limbah milik PT SIPP jebol dan diduga penyebab terjadinya pencemaran lingkungan sekitar pabrik dan anak sungai. Dan juga tahun ini, kembali terjadi pencemaran limbah seluas kurang lebih 9.000 meter persegi ke wilayah kebun masyarakat sekitar,” ujar Nardo usai menyerahkan laporan tersebut, Senin (18/10/21) lalu.

Jekson juga mengatakan, bahwa laporan dibuat bukan hanya seketika peristiwa itu terjadi. Mestinya hal ini juga menjadi pertimbangan dari para penyidik dalam menangani dua kasus tersebut secara prosedural.

“Ini tidak. Langsung saja dilemparkan ke administratif,” kata Jekson. Menurut dia, penyidik semestinya sudah melakukan pengungkapan pelanggaran yang terjadi guna memastikan duduk perkara ini.

Ia mengaku, penyidik seharusnya dapat mengungkapkan apakah telah meminta keterangan langsung dari pihak perusahaan dan saksi-saksi yang ada. Termasuk juga instansi dari pemerintahan terkait yang saat ini berwenang mengeluarkan sanksi administratif dan saksi ahli.

Setelah dilakukannya pengumpulan data dan pemeriksaan saksi rampung, ia juga menambahkan, penyidik tentunya sudah melaksanakan gelar perkara. Sehingga dapat menghasilkan penanganan perkara. “Kami melihat dan menduga, dalam tahapan-tahapan ini belum ada dilaksanakan, tapi mereka langsung ambil kesimpulan ini menjadi soal administratif. Penyidik juga harusnya mengejar unsur dari kelalaian ini,” tandas Jekson.

Oleh karena ketidakjelasan dalam proses penanganan, maka pihaknya akan berencana menggelar aksi unjuk rasa ke Markas Polda Riau. Mestinya terjadi pada Kamis (06/01/22). Tetapi Polda Riau meminta ditunda, yakni dengan alasan ingin membuka ruang audiensi.

“Kalau memang prosedurnya sudah dijalankan, kami minta pemberitahuan resmi dan tertulis kepada YLBHR sebagai pelapor. Jadi jelas apa yang menjadi dasar Ditreskrimsus mengambil tindakan secara hukum terhadap kasus ini,” kata Jekson.

Lebih jauh, Jekson menilai, sikap yang ditunjukkan oleh penyidik tidak sejalan dengan jargon “Polri Presisi” yang sudah dicanangkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. “Kita sangat hormat dengan Bapak Kapolri yang sedang gencar membenahi institusi Polri. Cerminan Presisi itu yang saat ini kita harapkan dalam berbagai macam penanganan kasus seperti ini,”  katanya.

Jekson juga menyatakan, bahwa pihaknya saat ini sedang mempertimbangkan dari laporan pengaduannya ke Irwasum Mabes Polri. Langkah ini juga menjadi pilihan dan mengingat aspek dari formil prosedur penanganan perkara diduga saat ini tidak dijalankan secara profesional dan juga transparan.

Simak juga berita lainnya, seputar topik artikel daerah Pekanbaru Riau di Dangmerdu.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here