Dangmerdu – Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini resmi membubarkan tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kemudian menggabungkannya dengan perusahaan BUMN lain. Tujuannya disini untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan penetrasi pada bisnis kedepannya.

Dilansir juga dari laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Kabinet Republik Indonesia atau (jdih.setkab.go.id), pada Senin (20/9/2021). Berikut BUMN yang sudah digabungkan:

Pertama, penggabungan Perusahaan perseroan (persero) PT Bhanda Ghara Reksa ke dalam perusahaan perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, yang sudah diatur melalui Peraturan Pemerintah dengan Nomor 97 tahun 2021, yang sudah diteken oleh Presiden RI pada 15 September 2021.

“Bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan penetrasi bisnis jaringan distribusi dan perdagangan, sertanya mendukung ketersediaan dan keterjangkauan termasuk dari bahan pangan, perlu juga melakukan penggabungan Perusahaan perseroan (persero) PT Bhanda Ghara Reksa ke dalam perusahaan perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia,” bunyi dari PP tersebut.

Berdasarkan dari Pasal 2 ayat 1, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bhanda Ghara Reksa tersebut dinyatakan bubar tanpa likuidasi dengan ketentuan segala hak dan kewajibannya serta kekayaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bhanda Ghara Reksa beralih karena hukum kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Adapun pada penjelasan ayat 2 dinyatakan juga bahwa besarnya nilai kekayaan sebagaimana juga dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Kedua, penggabungan dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri. Ketetapan itu juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 98 tahun 2021, juga ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 15 September 2021.

“Bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan penetrasi bisnis, serta mendukung ketersediaan, keterjangkauan, inklusivitas, dan mutu untuk benih dan bahan pangan, perlu melakukannya penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT pertani ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri,” bunyi PP tersebut.

Penggabungan BUMN PT Pertani juga sama dan dinyatakan bubar tanpa likuidasi dengan ketentuan segala hak dan kewajiban serta kekayaan Perusahaan Perseroan (persero) PT Pertani beralih karena hukum ke Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri.

“Besarnya nilai kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Badan Usaha Milik Negara,” bunyi pasal 2 ayat 2.

Baca juga: 5 Negara yang Mulai Membuka Pintu Masuk Bagi Warga Indonesia

Perinus Gabung ke Perindo

Ketiga, penggabungan PT perikanan Nusantara (Perinus) ke dalam PT Perikanan Indonesia (Perindo). Kebijakan itu tertuang dalam PP Nomor 99 tahun 2021 yang juga diteken Presiden pada 15 September 2021.

“Bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan penetrasi jaringan bisnis perikanan, serta mendukung ketersediaan, keterjangkauan, inklusivitas, dan mutu perikanan, perlu melakukan penggabungan perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan lndonesia,” bunyi PP tersebut.

“Dengan penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara dinyatakan bubar tanpa likuidasi dengan ketentuan segala hak dan kewajiban serta kekayaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara beralih karena hukum kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia,” bunyi pasal 2 ayat 1.

Kemudian bunyi dari pasal 2 ayat 2 berbunyi bahwa Besarnya nilai kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Dengan demikian ketiga perusahaan yang digabungkan itu tidak bisa mendapatkan penyertaan modal negara (PMN).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here