Dangmerdu – Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Fathullah menentang kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru tentang parkir berbayar di minimarket. Beliau meminta agar Pemko Pekanbaru membatalkan kebijakannya tersebut.

Sebagai ketua komisi II DPRD, beliau mengatakan bahwa ia menentang keras kebijakan Pemko dengan alasan bahwa telah ada subsidi bagi minimarket, sehingga tarif parkir itu mesti ditanggung oleh minimarket itu sendiri, Kamis (16-09-2021)

Fathullah menilai kebijakan Pemko ini adalah hal yang tidak wajar dengan menetapkan tarif parkir pada minimarket. Karena, banyak masyarakat kecil pergi berbelanja sedikit ke minimarket, namun harus mengeluarkan lagi biaya parkir hanya untuk mengisi pendapatan asli daerah (PAD).

Baca juga : 7 Kepala Daerah di Riau, Memiliki Harta Kekayaan Tanah Miliaran Rupiah

“Untuk membeli sebuah minuman seharga Rp. 3 ribu, mesti mengeluarkan biaya parkir lagi Rp. 2 ribu, jadi saya rasa ini sangatlah tidak sesuai. Saya setuju PAD mesti ditingkatkan, namun mana yang mau ditarik dan tidak harus dilihat dahulu. Jangan yang kecil-kecilan seperti ini ditarik juga” tegas Fathullah.

Fathullah mengatakan bahwa masyarakat keberatan atas kebijakan Pemko Pekanbaru tentang parkir berbayar di minimarket, yang telah ditetapkan pada 1 September melalui Dinas Perhubungan.

Tidak hanya soal tarif parkir di minimarket, ketua komisi II juga mempermasalahkan kontrak dengan melibatkan pihak ketiga, dimana kontraknya berlaku selama 10 tahun dan ini dianggap telah melanggar aturan yang berlaku.

Ia mengatakan bahwa : “butuh dana Rp. 40 miliar untuk satu tahun kontrak dengan pihak ketiga, sementara kontrak yang telah dibuat berlaku selama 10 tahun, yang artinya dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-10 sama nilainya. Sedangkan tiap tahun jumlah kendaraan meningkat, seharusnya diberlakukan 2 tahun sekali” imbuhnya

Menurut pendapat Fathullah, kontrak yang dilakukan secara jangka panjang dinilai akan sangat sulit untuk dievaluasi. Karena, mereka telah terikat oleh kontrak yang disepakati bersama tanpa menggandeng perngkat di DPRD kota Pekanbaru.

“ Dibikin untuk 10 tahun, maka akan menyulitakan evaluasinya nanti. Pemko tidak menggandeng Komisi II DPRD dalam membuat draf Alfamart dan Indomaret sudah membayar ke Bappenda Kota Pekanbaru. Maka Dishub dan Bappenda akan kita panggil pada hari senin nanti” kata Fathullah

Kebijakan Pemko Pekanbaru soal parkir berbayar di minimarket menuai kritik dan protes setelah diresmikan pada 1 September lalu. Protes warga keluar dikarenakan awalnya parkir di Alfamart dan Indomaret gratis namun kini harus bayar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here