Mimi Yuliani Nazir, Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Provinsi Riau, menerangkan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Surat Edaran (SE) No:HK.02.02/I/2845/2021 soal harga tarif RT-PCR, dan telah ditandangi oleh Abdul Kadir, Direktur Jenderal Kesehatan.

Kadiskes menerangkan, mengenai cara pengambilan sampel program RT-PCR ialah dengan metode Nucleic Acid Amplification Test (NAAT) yang sekarang dipakai oleh laboratorium, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya sebagai acuan untuk konfirmasi COVID-19 yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan (Menkes).

Pemerintah telah berusaha dalam kegiatan pemutusan mata rantai COVID-19 untuk menekan penularannya, dengan terus memaksimalkan pengujian (testing) dari kasus virus corona (COVID-19).Mengacu pada Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/I/3713/2020, Pemerintah melaksanakan evaluasi soal batas harga tarif tertinggi untuk metode pengambilan sample RT-PCR

Pemerintah menetapkan tarif biaya standar pengecekan metode RT-PCR. Inilah hasil evaluasi yang dilaksanakan itu, dengan mempertimbangkan banyak komponen seperti: komponen reagen dan bahan habis pakai, komponen jasa pelayanan, komponen biaya administrasi, dan komponen dari biaya lain sebagainya

Mimi berharap tarif standar pengecekan RT_PCR yang telah ditetapkan ini agar dapat dijadikan kepastian untuk seluruh masyarakat yang memerlukan pengecekan RT-PCR. Beliau juga menyampaikan bahwa Surat Edaran yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) di seluruh Indonesia agar menjadi pedoman bagi perhimpunan rumah sakit dan perhimpunan lainya.

Kadiskes menegaskan untuk pelayanan pengecekan RT-PCR yang dilakukan fasilitas pelayanan kesehatan maupun fasilitas kesehatan lainya, untuk mengikuti aturan ketetapan biaya tarif standar yang mengacu pada Surat Edaran (SE).

Tarif untuk luar pulau Jawa serta Bali ialah sebesar Rp.525.000, sementara untuk di dalam pulau Jawa dan Bali ialah sebesar Rp.495.000. Sebagaimana dimaksud soal batas tarif terbesar berlaku bagi masyarakat yang melaksanakan pengecekan RT-PCR mandiri atau permintaan sendiri.

Seperti yang dikatakan Mimi, Khusus kegiatan rujukan kasus virus corona (COVID-19) ke rumah sakit atau pelaksanaan penelusuran kontak, batas tarif standar tertinggi tidak diberlakukan. Pemerintah akan memberikan bantuan untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut, dan menjadi penjamin urusan biaya pasien yang terkena kasus COVID-19.

Kadiskes Riau ini mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan meminta Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi untuk dapat melaksanakan pengawasan serta pembinaan atas pemberlakuan ketetapan batas tarif tertinggi dari pengecekan RT-PCR didasari oleh kewenangan masing-masing yang merujut pada peraturan perundang-undangan.

Evaluasi secara periodik akan dilakukan oleh pemerintah terhadap aturan dalam SE soal ketetapan batas tarif tertinggi dari pengecekan RT-PCR ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here