Dangmerdu – Hingga saat ini Pemerintah Wilayah Kota Pekanbaru yaitu melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pekanbaru bersama dengan Kelompok Masyarakat (Pokmas) kelurahan akan terus menggesa dari pekerjaan rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Rehab rumah ini diantaranya akan dilakukan di Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai, Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir, dan juga Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir.

Plt Kepala Dinas Perkim Kota Pekanbaru, Bapak Indra Pomi Nasution kepada awak media melalui Kepala Bidang Kawasan Permukiman Bapak Suryana Hakim, pada Minggu (14/11) menyampaikan, dari rehab RTLH yang ada di Kelurahan Limbungan sudah mencapai 67 persen.

“Limbungan 67 persen dari total 14 rumah. Sedangkan yang di Sri Meranti bobot saat ini masih dibawah 15 persen, karena pada proses pencairannya masuk ke TW 2. Sedangan 2 kelurahan lainnya pencairannya ada yang masih di TW 1 dan juga TW 2,” sebut oleh Suryana Hakim.

Selain dari rehab RTLH yang ada di Kelurahan Limbungan dan Sri Meranti, Suryana Hakim juga menyampaikan rehab RTLH yang saat ini berada di Kelurahan Meranti Pandak sudah mencapai 55 persen.

Data dari Dinas Perkim Kota Pekanbaru, rehab RTLH juga paling banyak dilakukan di Kelurahan Sri Meranti, yakni ada sebanyak 32 unit. Dengan anggaran total yang dibutuhkan Rp 640.000.000. Rehab RTLH di Kelurahan Meranti Pandak ada sebanyak 16 unit.

Baca juga: Walikota Pekanbaru Berharap Investasi Agar Terus Meningkat

Dengan anggaran yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp 320.000.000. Di Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir juga sebanyak 16 unit. Dengan total kebutuhan dana sebesar Rp 320.000.000. Dengan keseluruhan metode pengadaan secara swakelola.

Detil kegiatan, dalam bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya yang ada di kawasan pemukiman kumuh, dengan juga pelaksana Dinas Perkim Kota Pekanbaru.

Diketahui, data Pekanbaru pada tahun 2021 mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) lebih kurang ada sebesar Rp 1,28 miliar. Anggaran ini juga dimanfaatkan untuk merehab dari 64 unit RTLH yang sekarang sudah ditempati oleh masyarakat. Bantuan dari rehab RTLH ini sebesar Rp 20 juta per unit.

Syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat adalah dalam mendapatkan bantuan rehab rumah diantaranya, bangunan atau rumah saat ini tidak sesuai dengan persyaratan teknis bangunan, kondisi rumahnya rusak sedang, bermasalah terhadap pencahayaan, dengan kontruksi. Atap, dinding dan juga lantai rumah dalam kondisi yang rusak, masalah dari sanitasi, dan lahan atau tanahnya milik sendiri.

Menurut dari Suryana Hakim sebelumnya, dalam peningkatan kualitas saat ini hanya diperuntukkan untuk rehab rumah. Fakta yang ada dilapangan, ada juga masyarakat yang memberikan tambahan biaya lewat stimulan.

Terkait itu, dikatakannya juga, pihak dari Dinas Perkim mengapresiasi kepada masyarakat yang membangun rumah ini dengan cara swadaya.

“Memang pada kenyataannya bahwa rehab rumah dengan cara swadaya ini mereka akan memberikan penambahan biaya sehingga mereka bisa bangun baru,” tutupnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here