PHK Karyawan Perusahaan Akan Meningkat, Efek UMP 2023 Naik 10%?

Berita Pekanbaru Terlengkap – Pembahasan yang terkait erat dengan adanya resik gelombang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara masif muncul ke permukaan seusai pemerintah memutuskan penetapan kenaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) maksimal 10% untuk 2023 nanti. Naiknya UMP bagi pekerja tersebut pastinya membuat kewajiban dari perusahaan atau pemberi kerja meningkat lebih banyak dari sebelumnya. Dan kondisi semacam ini dinilai cukup berat mengingat kondisi perekenomian yang tidak stabil dan juga ancaman resesi global.

Aviliani, Ekonom senior dari INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) menyampaikan gelombang PHK massal memang telah terjadi beberapa waktu lalu. Dan ini terjadi di beberapa sektor industri / usaha yang bervariasi. Tetapi kenaikan dari upah minimum tersebut tidak akan secara serta menjadi penyebab lanjutan gelombang PHK massal tersebut.

Menurutnya, hal ini tergantung dari perusahaan tempat mereka bekerja. Jika perusahaan tersebut masih melihat adanya demand maka kemungkinan besar tidak akan ada PHK yang terjadi. Tetapi sebaliknya apabila perusahaan menemukan bahwa demand-nya turun dan menurut perusahaan tidak memiliki daya saing, bisa saja perusahaan tersebut justru akan bisa tutup (gulung tikar).

Aviliani menambahkan bahwa resiko PHK sebagai akibat dari kenaikan upah minimum tersebut tidak bisa dinilai secara umum dan dipukul rata, tetapi tergantung dari bidang atau sektor usahanya. Sektor usaha yang terjaga dengan baik dari adanya gejolak ekonomi secara relatif akan lebih aman dari ancaman resiko PHK. Selain itu, dia menyatakan bahwa kemampuan dari perusahaan untuk melakukan efisiensi akan sangat menentukan kekuatan perusahaan dari resiko PHK. Jadi singkatnya, walaupun upah minimum ini naik, perusahaan yang efisien akan tetap berjalan dengan baik dan bahkan mungkin meningkatkan labanya.

Dia juga menekankan supaya dunia usaha dan bisnis harus terus berusaha untuk menjadi lebih fleksibel lagi dibanding sebelumnya. Kondisi ekonomi saat ini yang sangat fluktuatif dan berubah dengan cepat mengharuskan perusahaan lebih luwes sehingga tidak goyah oleh adanya guncangan mendadak yang bisa beresiko adanya PHK. Manajemen perusahaan harus agil, dan saat membuat rencana perusahaan harus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini. Oleh karena itu perusahaan yang bisa bertahan itu adalah perusahaan yang bisa menyesuaikan diri dengan cepat.

Baca Juga: 5 Aksesoris Teknologi Paling Esensial untuk Mobil Anda

Seperti kita ketahui bersama, bahwa Ida Fauziyah selaku Menaker (Menteri Ketenagakerjaan) telah mengesahkan aturan kenaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) untuk tahun 2023. UMP 2023 ini ditetapkan naik yang tidak lebih dari 10%. Dimana hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi 2023.

Penetapan atas penyesuaian dari nilai Upah Minimum yang dimaksudkan di ayat 1 adalah lebih dari 10%, dan Gubernur wilayah Provinsi masing-masing menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi adalah sebesar 10%. Maksud dari kenaikan UMP yang tidak boleh lebih dari 10% ini melihat pertimbangan kondisi sosial dan ekonomi di masing-masing daerah. Lalu formulasi penghitungannya adalah berdasarkan dari pertimbangan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu.

Setelah ini, UMP untuk tahun 2023 akan ditetapkan serta diumumkan paling lambat di tanggal 28 November 2022 yang akan disampaikan oleh Gubernur di provinsi masing-masing. Semua berita yang informatif semacam ini akan terus bisa Anda dapatkan, dengan mengikuti platform DANG MERDU ini. Platform berita bisnis terupdate yang tentunya selalu diperbarui setiap hari dan pastinya ANTI HOAX!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here