Segeralah Bayar Pajak Kendaraan Anda, Penghapusan Data STNK Akan Diberlakukan Bagi Pajak Kendaraan Yang Sudah Mati Selama 2 Tahun
Segeralah Bayar Pajak Kendaraan Anda, Penghapusan Data STNK Akan Diberlakukan Bagi Pajak Kendaraan Yang Sudah Mati Selama 2 Tahun

Berita Pekanbaru Terbaru – Sudahkah anda membayar pajak STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atau bahkan sudah tertunggak selama lebih dari dua tahun bahkan lebih maka sebaiknya untuk segera dilunasi.

Sebab, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan segera mengimplementasikan aturan untuk menghapus data STNK yang sudah mati pajak selama dua tahun.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shatyabudi mengatakan jika masih ditemukan masyarakat yang menggunakan kendaraannya meski pajak kendaraan yang digunakan tersebut sudah mati selama dua tahun sehingga kendaraan tersebut dianggap bodong.

Peraturan tersebut akan segera diterapkan karena aturan tersebut juga sudah sejak tahun 2009 di undang-undang.

Baca Juga : Menerima Pesanan, ABC Jual Baterai untuk Kendaraan Listrik

Seperti yang dikatakan oleh Polri Irjen Pol Firman jika dengan diberikannya sanksi penghapusan tersebut akan mampu meningkatkan kedisiplinan pajak seluruh masyarakat serta dapat mempermudah pemerintah dalam melakukan pembangunan.

Serta dapat memastikan data tersebut valid sebab dengan validnya data tersebut pemerintah pun dapat segera mengambil kebijakan serta langkah untuk pembangunan masyarakat menjadi lebih baik.

Penghapusan data STNK yang sesuai berdasarkan Undang-Undang

Peraturan untuk menghapus data STNK bagi pajak kendaraannya yang sudah mati selama dua tahun tersebut telah tertuang dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan juga Angkutan Jalan (LLAJ).

Pasal 74 yang berbunyi seperti berikut:

(1) Kendaraan Bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor atas dasar:

  1. permintaan pemilik Kendaraan Bermotor; atau
  2. pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan registrasi Kendaraan Bermotor.

(2) Penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika:

  1. Kendaraan Bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan; atau
  2. pemilik Kendaraan Bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku STNK.

(3) Kendaraan Bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali.

Segeralah Bayar Pajak Kendaraan Anda, Penghapusan Data STNK Akan Diberlakukan Bagi Pajak Kendaraan Yang Sudah Mati Selama 2 Tahun
Segeralah Bayar Pajak Kendaraan Anda, Penghapusan Data STNK Akan Diberlakukan Bagi Pajak Kendaraan Yang Sudah Mati Selama 2 Tahun

Sinergi Bersama

Bagi kendaraannya yang sudah mati pajaknya selama dua tahun akan dilakukan penghapusan data STNK yang tak hanya kepolisian saja yang harus mengimplementasikannya, tetapi juga harus sejalan dengan berbagai pihak.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) Agus Fatoni pula mengakui jika untuk dapat meningkatkan ketaatan pajak tersebut pula dibutuhkan sinergitas bersama. Terlebih untuk dapat memaksimalkan keberhasilan dari aturan tersebut.

Itulah mengapa dibutuhkan sinergi secara bersama-sama oleh seluruh komponen yang ada, baik itu di pusat maupun di daerah untuk dapat memperbaiki pelayanan serta dapat meningkatkan pendapatan nantinya.

Direktur Utama PT Jasa Raharja, Rivan Achmad Purwantono berpendapat jika kevalidan data tersebut pula harus ditunjang berdasarkan dengan sistem single data dari kendaraan.

Hal tersebut merupakan inisiatif yang baik, seperti halnya data konfirmasi ke pada masyarakat. Dilakukannya hal tersebut juga sesuai dengan proses sinkronisasi serta beberapa program yang disampaikan oleh Kakorlantas atau pun Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Sebagaimana yang telah diketahui oleh Pembina Samsat Nasional yang juga terdiri dari Jasa Raharja, Korlantas Polri dan Kemendagri yang telah resmi memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dengan adanya aturan tersebut akan menghapus data kendaraan bermotor dari daftar identifikasi kendaraan bermotor dan registrasinya.

Dimana sebelumnya sempat disebutkan oleh Polri, Pemerintah Daerah dan Jasa Raharja yang telah berkolaborasi untuk merumuskan sebuah kebijakan yang strategis demi meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pajak kendaraan bermotor.

Jika dilihat dari database DASI-Jasa Raharja, dari 103 juta kendaraan yang telah tercatat di Kantor Bersama Samsat, terdapat 40 juta atau setara dengan 39% kendaraan yang belum melunasi pembayaran pajaknya.

Dimana hanya terdapat 61% saja masyarakat yang patuh untuk membayar bajak kendaraannya.

Jangan lewatkan informasi menarik seputar Berita Otomotif Terbaru lainnya hanya di laman Dangmerdu.com

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here